Hoax

December 31st, 2016

Setiap teknologi hadir dengan dua sisi: positif dan negatif. Internet, dan lebih khusus media sosial, tidak terlepas dari ‘hukum alam’ ini. Kecepatan propagasi konten melalui Internet melebihi kecepatan perambatan cahaya. Yang yang diketik di Indonesia saat ini di media sosial, dapat terbaca di belahan bumi lain hanya dalam hitungan detik. Ketika yang terlepas adalah hoax, konten palsu atau berita bohong yang dipabrikasi, sampai saat ini, belum ada cara efektif untuk menghentikannya. Di Indonesia, isu penyebaran hoax ini pun harus direspons oleh Presiden Jokowi. Menkominfo menimpali dengan informasi bahwa terdapat sekitar 800,000 situs web penyebar hoax di Internet. Pesan yang tersampaikan sangat kuat: penyebaran hoax telah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan.

Beberapa bulan lalu, Facebook dan Google berencana mengembangkan teknologi untuk menghalau hoax ini menjadi trending topic. Baru sebatas itu. Keefektifan teknologi tersebut pun belum terbukti. Modus operandi pelaku kejahatan, biasanya melampaui pengetahuan yang sudah dimiliki penegak hukum. Tidak jarang, mereka berada beberapa langkah di depan!

Alasan orang memproduksi hoax bisa jadi jangan beragam, mulai dari sekedar iseng sampai dengan motivasi finansial dan politis. Media sosial adalah ladang penyebangan hoax yang subur. Ketika kita terbiasa membagi berita tanpa proses pemeriksaan yang seksama (tabayyun), kita dapat menjadi (calon) pelaku penyebaran hoax. Ketika kita dapat menjadi pelaku dengan mudah, kita pun bisa dengan gampang juga menjadi korban.

Dampak penyebaran hoax bisa sangat luar biasa. Konflik sosial dapat terpicu. Konflik horizontal antarkelompok warganet (netizen) tidak jarang dipicu dan bereskalasi karena hoax. Konflik dunia maya ini pun akhirnya mewujud menjadi konflik di dunia nyata. Konflik warisan dari pemilihan presiden yang terakhir, sebagai contoh, sampai hari ini masih dengan mudah kita temukan di media sosial. Akibat lanjutannya dapat lebih mengkhawatirkan? Saat ini, kita akan lebih mudah percaya dengan hoax yang terus-menerus dan membabi-buta membombardir kita, dibandingkan dengan berita benar yang jarang diakses.

Saat ini, masalah terkait dengan informasi berbeda dengan beberapa dekade lalu. Dulu, masalah yang muncul adalah mencari informasi. Saat ini, masalahnya adalah menyaring informasi. Hoax jelas harus masuk ke keranjang sampah dalam proses penyaringan ini.

Di sini, kearifan level tinggi perlu disemai. Tanpanya, ekses negatif hoax dapat mencapai tingkat yang semakin tidak terkendali. Jika ini terjadi, jangan kaget jika warganet semakin lama akan menganggap penyebaran hoax menjadi wajar, merundung menjadi gaya hidup, dan ujungnya, akan menjadi warganet yang tuna empati dan mementingkan diri sendiri.

Karenanya, mulai sekarang, ada baiknya gunakan tiga saringan berikut sebelum menyebar sebuah konten: apakah konten benar, apakah konten mengandung kebaikan, apakah konten mengandung manfaat. Jika salah satu jawaban pertanyaan adalah tidak, ada baiknya konten tersebut tidak perlu disebar lebih lanjut.

Jika Anda belum mempunyai resolusi personal untuk 2017, jika boleh, di hari terakhir kalaneder 2016, penulis menitipkan sebuah pesan. Jadikan 2017, tahun yang bebas dari hoax, tahun yang penuh kedamaian dan cinta! Jadilah bagian di dalamnya!

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2016.



Polarisasi [Media] Sosial

December 26th, 2016

Namanya Wael Ghonim. Dia adalah pegiat Internet di Mesir dan insinyur komputer Google. Revolusi Mesir yang menurunkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011 tidak dapat dilepaskan darinya. Ghonimlah yang mengelola halaman Facebook yang memulai protes karena seorang pemuda bernama Khaled Saeed dibunuh oleh dua orang polisi di Kairo. “We are all Khaled Saeed”, slogan yang diusungnya yang kemudian menjadi viral. Saat itu, media sosial dapat menyatukan rakyat Mesir untuk melawan penguasa yang dianggapnya zalim. Ketika ‘musuh tunggal’ terdefinisi dengan jelas, rakyat Internet (netizen) bersatu. Kini, netizen Mesir terbelah, terlebih setelah Presiden Mohamed Morsi digantikan oleh Abdel Fattah al-Sisi melalui proses yang tidak biasa. Dua kelompok netizen tersebut dilabeli dengan ‘Secularist’ dan ‘Islamist’. Media sosial yang sama, yang dulu menyatukan bangsa Mesir, kini telah mencerai-beraikan mereka.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejarah mencatat, media sosial telah digunakan untuk mobilisasi opini netizen guna memberi tekanan moral. Sebut misalnya, kasus ‘Cicak versus Buaya’ ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersitegang dengan Kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian berlanjut dengan kasus ‘Bebaskan Bibit Chandra’, dua petinggi KPK yang dikriminalisasi. Masih banyak kasus yang mengusik rasa keadilan yang ‘dilawan’ melalui media sosial.

Polarisasi Netizen

Namun, kondisi sangat berbeda akhir-akhir ini dengan mudah dapat ditemukan. Netizen saling serang dan saling merundung. Polarisasi netizen paska pemilihan presiden adalah contoh yang paling kentara. Kampanye hitam dan berita bohong yang berkeliaran dengan mudah selama musim kampante punya andil di sini. Kasus dugaan penistaaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang memicu demonstrasi besar 4 November 2016 adalah contoh lainnya. Ada dua kelompok netizen yang berseberangan. Polarisasi ini semakin runcing ketika netizen yang tidak teridentifikasi dengan kepentingan tertentu menungganggi momentum ini. Seperti halnya di Mesir, media sosial, tidak lagi mendekatkan netizen, tetapi justru membawanya ke dalam jurang polarisasi yang dalam.

Jika hal ini tidak terkendali, apa akibatnya? Pertama, yang paling kentara adalah disharmoni sosial. Netizen terbelah. Energi positif terkuras tanpa manfaat. Netizen bukanlah orang yang berbeda dengan rakyak biasa dalam dunia nyata. Ketika kedewasaan dalam berbeda pendapat belum matang, risiko ini sangat besar. Pengalaman demokrasi dan kebebasan berpendapat Indonesia baru seumur jagung. Kurva pembelajaran rakyat dalam hal ini masih tumpul, belum terasah. Kedua, akibatnya, peluang panen manfaat dari media sosial tertutup. Ketika diskusi sehat dan santun tidak mendapatkan ruang, maka kehadiran media sosial tidak akan membuka wawasan. Ketika media sosial mempertontonkan konflik verbal penuh sarkarme secara telanjang, maka netizen akan dengan mudah menjadi masokis sosial terlatih yang tuna empati. Sisi positif media sosial secara pelan tapi pasti tertutup awan pekat penuh prasangka dan kebencian.

Sayangnya, kanal media sosial yang baru seperti WhatsApp dan Telegram, yang semakin banyak digunakan oleh netizen untuk membentuk kelompok diskusi, tidak membantu mencegah polarisasi. Sebaliknya, kanal-kanal ini semakin memperkuat echo chamber dan confirmation bias. Mereka cenderung berkumpul dengan anggota yang memiliki pandangan yang sama.

Harmoni Sosial

Apakah media sosial bisa didesain khusus untuk meningkatkan harmoni sosial dan mencerahkan? Setelah Revolusi Mesir terjadi, Ghonim ‘menghilang’ beberapa saat dan akhirnya hadir kembali dengan Parlio (parlio.com), sebuat media sosial yang didesain untuk diskusi secara serius dan beradab. Media sosial populer, seperti Twitter atau Facebook, tidak didesain secara khusus untuk kepentingan ini. Tiadanya verifikasi keanggotaan dapat membuka banyak pintu aktivitas jahat dengan identitas palsu atau menggunakan ‘robot’ yang didesain untuk itu. Sila kunjungi beberapa topik diskusi di Parlio. Identitas anggota sangat jelas. Perbedaan pendapat ada di banyak diskusi, namun semuanya dilakukan dengan santun. Poin-poin menarik dan menginspirasi diberikan oleh anggota dengan legitimasi tinggi.

Berbeda pendapat sangat lumrah, tidak haram. Etikalah yang membedakan: apakah perbedaan pendapat menjadikan sekat baru atau justru memperkaya perspektif untuk hidup dengan semangat koeksistensi. Saling memahami adalah masalah berada pada tangga nada yang sama dan tidak mengharuskan keterampilan memainkan instrumen musik yang sama. Dalam kehidupan sosial, adakah yang lebih indah dibandingkan hidup berdampingan dalam damai?

polarisasi-media-sosial-gambar

Contoh polarisasi netizen dalam menyikapi aksi demonstrasi 4 November 2016 yang lalu.

 Ditulis bersama dengan Ismail Fahmi, Ph.D. Tulisan telah dimuat di Rubrik Opini SKH Kedaulatan Rakyat, 3 Desember 2016.

 



Ojek: Dunia Paralel atau Kesenjangan Digital?

October 29th, 2016

Di Indonesia, ojek telah menjadi salah satu layanan transportasi publik informal sejak beberapa dekade lalu, mulai sekitar awal 1970an. Yang dulunya, ojek dilayani menggunakan sepeda, akhirnya beralih ke sepeda motor. Ojek telah memberikan alternatif menyenangkan ketika layanan transportasi publik formal yang cukup dan handal tidak tersedia. Layanan serupa ojek juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lain, seperti Thailand dan Vietnam.

Mulai sekitar lima tahun lalu, layanan ojek di Indonesia, mendapatkan warna baru, dengan hadirnya layanan ojek berbantuan aplikasi bergerak. Di awal kemunculannya, beberapa gejolak penolakan terekam dalam media cetak dan digital. Namun, saat ini berita serupa sudah tidak banyak ‘terdengar’.

Pesatnya kepemilikan ponsel pintar menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan pemain bisnis ini. Sampai kini, telah banyak pemain yang mencoba peruntungan di sektor ini.

Pertanyaannya adalah: apakah kehadiran ojek berbasis aplikasi ini mengganggu ojek tradisional? Jawaban singkatnya: bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Obrolan saya dengan beberapa pengojek memberikan jawaban yang lebih realistis.

“Dulu, saya mengira kalau kehadiran ojek berbasis aplikasi akan banyak mengganggu,” ungkap Fulan, seorang pengojek. Fulan merasakan dua dunia ‘perojekan’ tersebut di atas. “Namun, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan,” lanjutnya. Mengapa?

Pertama, pasar ojek tradisional dan berbasis aplikasi berbeda. Yang pertama biasanya mempunyai paguyuban dan tempat mangkal bersama, seperti di dekat stasiun kereta api atau terminal bis. Pasar mereka adalah penumpang moda transportasi publik tersebut yang ingin melanjutkan perjalanan atau yang tidak mempunyai aplikasi terinstal di ponselnya. Ojek berbasis aplikasi mempunyai pasar spesifik, seperti kalangan muda dan mahasiswa. Kata Fulan, mereka tidak pernah atau jarang menggunakan layanan transportasi publik.

Kedua, penghasilan normal per hari tidak berbeda jauh. Fulan menyebut kisaran angka. Memang ketika menjalankan ojek berbasis aplikasi, uang yang didulang per hari lebih tinggi. Namun, ojek jenis ini membutuhkan biaya tambahan seperti potongan sekian persen untuk pengelola, dan biaya sewa jaket atau helm. Selain itu, ojek jenis ini harus ‘berkeliaran’ yang membutuhkan bensin 1,5 sampai 2 kali lipat daripada ojek yang ‘mangkal’.

Ketiga, Fulan menyebutkan bahwa pengojek tradisional mempunyai ritme yang lebih santai. Pengojek berbasis aplikasi, kata Fulan, sering mengejar bonus dengan mengumpulkan poin. Pengejaran ini seringkali tidak selalu mulus, karena banyak hal, seperti pesanan fiktif dan pembatalan pesanan. Aturan yang semakin ketat dari pengelola, menjadikan pengojek berbasis aplikasi kadang harus berpikir dua kali.

Tentu, pengojek lain mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Fulan. Yang jelas, selain harus mempunyai ponsel pintar, pengojek berbasis aplikasi harus mampu mengoperasikan aplikasi di ponsel. Sebagian besar pengojek adalah muhajir digital (digital migrant) yang tidak mengenal ponsel sejak kecil. Namun di lapangan ditemukan, meski mempunyai dua kemampuan tersebut, tidak semua pengojek tradisional tertarik menjadi pengojek berbasis aplikasi, karena beragam alasan. Ini adalah pilihan sukarela.

Jika ini kasusnya, apakah fenomena ini merupakan kesenjangan digital ataukah pilihan sukarela, yang membentuk ‘dunia paralel’: dua dunia yang berjalan dengan asumsi dan caranya masing-masing. Paling tidak, sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Mengapa? Fulan percaya, bahwa ke depan, bisnis ojek berbasis aplikasi lebih menjanjikan. Ojek jenis ini melampaui layanan yang dapat diberikan oleh ojek tradisional. Bantuan pengantaran beragam produk dan layanan lain, adalah contohnya. Ketika ojek berbasis aplikasi semakin meluas di setiap pojok Indonesia, cerita lain bisa jadi akan muncul. Ketika para pribumi digital (digital native) masuk bisnis ini, bukan tidak mungkin kesenjanganlah yang membesar. Kehadiran teknologi informasi, alih-alih membawa semangat inklusi yang merangkul semua kalangan, justru akan memperlebar kesenjangan digital. Ujungnya, kesenjangan sosial yang tidak diharapkan. Wallahu a’lam.

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 29 Oktober 2016
dengan judul yang lebih pendek “Kesenjangan Digital”.



eGotongroyong via Medsos

October 29th, 2016

Saeni (Bu Eni) adalah orang biasa yang banyak menghiasi media massa dan media sosial pekan lalu, bahkan sampai hari ini. Bu Eni adalah penjual Warteg di Serang yang ditertibkan oleh Satpol PP. Yang menjadikan ‘heboh’ adalah ketika barang dagangan Bu Eni disita. Beragam kalangan berkomentar, mulai masyarakat online (netizen), tokoh agama, sampai dengan tokoh politik. Bahkan, Buya Ahmad Syafii Maarif menyebut tindakan tersebut sadis. Banyak simpati mengalir dari beragam kalangan.

Salah satu bentuk simpati yang digalang adalah pengumpulan uang untuk membantu Bu Eni. Dwika Putra, seorang pengguna media sosial (medsos) Twitter, bersama beberapa kawannya, merasa tergerak untuk membantu. Ajakan gotongroyong online (eGotongroyong) melalui cuit di Twiter ini pun bersambut. Sampai ditutup, hanya dalam tiga hari, sebanyak 2.427 orang ikut menyumbang dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp 265.534.758. Rencananya uang ini akan diberikan, tidak hanya ke Bu Eni, tetapi juga ke pedagang lain yang terdampak.

Ini adalah bukti kekuatan medsos dalam eGotongroyong. Penggalangan dana netizen dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Partisipasi netizen juga terfasilitasi dengan mudah. Saat ini, transfer uang dapat dilakukan dengan beberapa kali pencet tombol ponsel.

Kasus di atas memberi ilustrasi manfaat serius medsos. Selain dapat meningkatkan transparansi, medsos dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan membangun kolaborasi. Jika transparansi dapat dilakukan dengan pola komunikasi satu arah, dengan demikan halnya dengan partisipasi dan kolaborasi.

Transparansi dapat membantu edukasi masyakarat dan akan memanen kepercayaan. Ini yang dilakukan oleh Dwika ketika memberikan informasi dana yang terkumpul. Konfirmasi dari jaringan pertemanan daring Dwika juga akan meningkatkan kepercataan netizen, yang tidak kenal secara personal dengannya.

Partisipasi mengharuskan komunikasi dua arah dan akan menuai keterlibatan. Pembingkaian isu akan ikut menentukan ketertarikan netizen. Sebagai contoh, dengan tegas Dwika menulis cuit “Donasi ini bukan tentang politik, agama, atau apapun. Ini hanyalah kemanusiaan saat melihat sesama yang kesusahan.” Bingkai ini meniadakan sekat antarkelompok. Banyak juga netizen yang mengunggah foto-foto Bu Eni di Twitter. Simpati pun bereskalasi.

Kolaborasi dalam kasus ini terjadi ketika netizen merespon ajakan Dwika dengan cepat. Transparansi yang dijanjikan dalam memutakhirkan status pengumpulan dana sangat berpengaruh. Orang seakan berpikir, “Dwika serius, bisa dipercaya, mari kita bantu!”. Di sinilah digagas aksi lintas-batas dan pembangunan ‘komunitas’. Dengan medsos juga ada ko-kreasi inisiatif, seperti ketika mendiskusikan kepada siapa dan bagaimana seharusnya dana yang terkumpul disalurkan.

Kekuatan medsos dalam meningkatkan transparansi, menggalang partisipasi, dan membangun kolaborasi inilah yang menjadikan eGotongroyong menjadi menjanjikan sebagai alternatif gerakan kebaikan ke depan. Tentu, eGotongroyong ini tidak menggantikan, tetapi melengkapi, bentuk gotongroyong lain.

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 14 Juni 2016.



Media Sosial Sang Presiden

October 29th, 2016

Pekan lalu, pada 27 Mei 2016, Presiden Jokowi kembali membuka satu kanal media sosial baru. Kali ini adalah kanal khusus pada Youtube (www.youtube.com/c/jokowi). Sebelumnya, Jokowi telah ‘eksis’ di media sosial lain, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai 2 Juni 2016, halaman Facebook Sang Presiden telah disukai oleh lebih dari 6 juta orang, akun Twitter dan Instagramnya telah diikuti oleh lebih dari 5 juta dan 740 ribu orang. Kanal Youtube yang baru berumur beberapa hari tersebut telah dilanggani lebih dari 12.000 orang.

Entah merupakan sebuah kebetulan atau tidak, beberapa hari yang lalu, Twiplomacy (twiplomacy.com), sebuah lembaga internasional, merilis hasil surveinya yang menempatkan Jokowi (@Jokowi) pada peringkat sembilan pada daftar The 50 Most Influential World Leaders in 2016 yang dihitung berdasar cacah cuit terusan (retweet) per cuit (tweet). Setiap cuit Jokowi, rata-rata mendapatkan 1.224 cuit terusan. Akun resmi Presiden Amerika Serikat (@POTUS, President of the United States) memempati urutan pertama dengan 12.350 cuit terusan per cuit. Urutan kedua ditempati oleh Raja Salman dari Saudi Arabia, yang setiap cuitnya diteruskan oleh hampir 10.000 cuit.

Jokowi juga ditempatkan pada urutan 12 dalam daftar The 50 Most Followed World Leaders in 2016 berdasar cacah pengikut Twitter. Barack Obama (@BarackObama) bertengger di nomor satu dengan lebih dari 74 juta pengikut.

Apa yang menarik dari fenomena ini? Pertama, media sosial telah dikelola secara serius di sektor pemerintahan. Tidak jarang, terdapat tim khusus yang menangani komunikasi resmi menggunakan media baru ini, seperti yang dipunyai oleh Jokowi. Hal ini menjadi penting, ketika Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna sosial media teraktif sejagad. Nampaknya Jokowi dan timnya sadar betul akan hal ini.

Kedua, penggunaan media sosial sudah seharusnya tidak hanya marak ketika masa kampanye saja, tetapi dikelola secara lestari sebagai media dialog dengan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Twiplomacy menunjukkan banyak akun dorman, tidak menunjukkan aktivitas, ketika musim kampanye usai.

Ketiga, media sosial dapat menampilkan sisi kemanusiaan pemimpin yang kadang luput dari perhatian. Pesan dan gambar yang ditampilkan, selain untuk komunikasi resmi guna mengedukasi masyarakat, juga dapat mengirimkan pesan “Presiden juga manusia”. Keempat, media sosial memfasilitasi komunikasi yang lebih aktual, karena pesan atau gambar yang ditayangkan seringkali merupakan ‘laporan pandangan mata’. Tidak jarang ‘laporan’ ini mempunyai muatan hiburan, karena dikemas dengan ringan. Interaksi seketika dengan masyarakat juga terfasilitasi dengan mudah.

Adakah sisi gelapnya? Pertama, pesan media sosial dapat dengan mudah dimanipulasi. Anomimitas dan kemudahan membuat akun seringkali digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyaru sebagai akun resmi. Lho, kan sudah ada yang jelas resmi? Tidak semua masyarakat mengingat dan sadar dengan isu ini. Kedua, jika sasaran komunikasi Sang Presiden hanya masyakarat kelas menengah ke atas, nampaknya tidak banyak masalah, karena mereka adalah para penikmat media sosial. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh media sosial. Mereka perlu disentuh dengan kanal lain.

Karenanya, penggunaan media sosial oleh Sang Presiden dan hasil survei Twiplomacy perlu disikapi dengan bijak. Hasil survei ini tentu tidak memberikan gambaran komprehensif, tapi paling tidak, menampilkan potret komparatif dibandingkan dengan pemimpin bangsa lain!

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 4 Juni 2016.



Mazhab Media Sosial Politisi

March 1st, 2016

Wanita muda tersebut duduk dengan penuh konsentrasi di balkon salah satu ruang sidang komisi di gedung DPR RI. Jemarinya lincah mengetik dengan gawainya. Dia tidak sedang mengabaikan lingkungannya dan asyik dengan dunianya. Tetapi, dia sedang aktif membuat cuit dengan Twitter. Wanita itu bernama Hayati Indah Putri, pencetus dan pengawal WikiDPR.org, inisiatif nirlaba yang dengan sepenuh hati mengikuti dan mencatat diskusi pada hampir semua sidang di gedung tersebut. Kondisi hamil tidak menghalangi Mbak Indah, panggilan akrabnya, pemegang gelar master dari salah satu universitas terkemuka di Kanada, untuk ‘berkantor’ hampir setiap hari.

Dia dan puluhan relawan siap menjadi ‘penyambung suara wakil rakyat’ dengan menulis cuit secara langsung ketika sidang sedang berlangsung. Rangkuman sidang kemudian dimuat dalam laman WikiDPR.org. “Saya ingin rakyat tahu apa yang didiskusikan oleh wakilnya, melalui media sosial,” kata Mbak Indah ketika berdiskusi dengan penulis. Banyak orang mengatakan bahwa media sosial dapat menjadi kanal komunikasi antara rakyat dengan wakilnya, para politisi.

Betulkah demikian? Pengamatan dan diskusi penulis dengan beberapa politisi dan konsultan media sosial memberikan beberapa tilikan. Paling tidak terdapat empat mazhab terkait dengan media sosial yang diadopsi oleh para politisi.

Mazhab pertama adalah absen. “Saya mengandalkan pertemuan tatap muka dengan konstituen saya, sosial media tidak populer di kalangan mereka,” terang seorang politisi muda. Politisi tersebut termasuk aktivis media sosial, tetapi berasal dari sebuah daerah di mana penetrasi Internet dan sosial media tidak begitu kentara. Media sosial tidak menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Hingar-bingar sosial media seringkali tidak mewakili jeritan mereka yang terpendam dalam. Untuk konteks seperti itu, penggunaan media sosial sebagai kanal partisipasi publik, laksana memberi sabun kepada pengungsi yang kelaparan.

“Saya sekarang sudah tidak percaya lagi dengan media sosial,” kata seorang konsultan media sosial yang terlibat banyak hajatan politik. Dia sering dijuluki “manipulator” media sosial, karena kecanggihannya dalam mempermainkan opini publik dengan beragam pesan di media sosial. Yang terpampang di media sosial adalah kosmetik untuk menjadikan seseorang politisi tampak lebih ‘kinclong’. Namun tidak demikian dalam kenyataannya. Nampaknya banyak politisi yang kepincut dengan layanan manipulasi jenis ini. Inilah mazhab kedua, mazhab manipulatif. Penganut mazhab ini dapat menjadikan isu sepele menjadi penting atau sebaliknya, mengalihkan perhatian dari isu penting. Politisi bermazhab ini tidak jarang menggunakan jasa para selebritas media sosial dengan banyak pengikut untuk menggiring opini publik, dengan imbalan yang cukup fantastis. Sebuah cuit dapat berharga puluhan juta.

Observasi penulis di beberapa tempat menemukan mazhab ketiga, yaitu instrumental. Politisi mazhab ini menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyat, tetapi dengan meminjam tangan orang lain. Kapasitas politisi yang terbatas adalah alasannya. Pesan yang terunggah pada media sosial adalah cerminan sikap politisi tersebut, yang dilakukan oleh asistennya, atau lembaga yang dipimpinnya. Tidak ada yang salah dalam mazhab ini, meski komunikasi yang dibangun cenderung mekanis.

Adakah mazhab yang lain? Mazhab keempat bersifat tulen, “genuine”. Politisi dalam mazhab ini membangun komunikasi organik yang lebih humanis. Setiap pesan yang terunggah media sosial lahir dari ketikan tangan politisi tersebut. Mazhab ini banyak diisi oleh politisi muda yang melek teknologi dan tidak ‘jaim’. Tidak semua politisi berani menjadi penganut mazhab ini. Hanya politisi dengan kadar keberanian dan kesabaran tingkat tertentu yang sanggup. Mereka siap menghadapi kemungkinan terburuk, berupa hujatan dan perundungan, atau ‘ditelanjangi’ secara daring. Mereka biasanya tidak tersandera masa lalunya.

Penganut mazhab manakah politisi pujaan Anda? Anda seorang politisi? Pengikut mazhab manakan Anda? Anda sendiri yang tahu.

Tulisan ini pernah dimuat pada rubrik Opini SKH Kedaulatan Rakyat 15 Februari 2016



Tantangan Koran di Era Digital

September 28th, 2015

Saya teringat pengalaman sekitar 15 tahun lalu ketika sedang menempuh program master di Norwegia. Saat itu, salah satu situs web berita yang selalu saya kunjungi setiap hari adalah Kedaulatan Rakyat (KR) daring (online). Bahkan, saya pun mengirimkan beberapa tulisan yang dimuat dalam edisi daring. Ternyata aktivitas tersebutjuga dilakukan oleh banyak kawan lain yang berasal dari Yogyakarta. Apa yang menjadikan kami setia mengakses KR daring? Ada nilai yang tidak ditawarkan oleh koran lain.

Nilai Berita

Perspektif untuk mengukur nilai berita (‘newsworthiness’) yang dinyatakan oleh Galtung dan Ruge, pada 1965, nampaknya masih relevan ditengok kembali. Nilai berita ditentukan oleh beragam aspek, seperti dampak, audiens, dan cakupan. Dampak berita ditentiukan antara lain oleh frekuensi dan kejutan. Peristiwa yang terlalu sering muncul tidak lagi menarik, seperti halnya berita yang dapat ditebak.

Karateristik audiens juga menentukan berita yang dibacanya. Karenanya, berita perlu dibidik dari sudut yang menempatkan audiens/manusia di pusatnya. Manusia tertarik dengan berita atau cerita tentang manusia. Berita yang memotret kalangan elit sering kali lebih menarik. Tingkat keberartian juga mempengaruhi nilai. Berita yang relevan dengan audiens, seperti kedekatan kultural dan aspirasi, cenderung mendapatkan nilai lebih tinggi. Ini juga nampaknya yang menjadikan KR ‘ngangeni’ untuk pembaca yang pernah bersentuhan dengan Yogyakarta, seperti ilustrasi pembuka.

Cakupan berita ditentukan oleh beberapa faktor. Peritiswa yang sesuai nilai yang dianut oleh koran seringkali mendapatkan porsi penting, dibandingkan dengan yang berseberangan. Kontinuitas berita untuk peristiwa yang berlangsung cukup lama juga menjadikan berita lebih bernilai. Untuk menyasar audiens yang berbeda, tidak jarang, redaksi koran mengenalkan komposisi rubrik yang beragam. Komposisi ini juga menentukan nilai berita.

Jiak di era digital ini, Galtung dan Ruge mengunjungi kembali perspektif yang ditawarkan 50 tahun lalu, sangat mungkin ada aspek lain yang menentukan nilai berita. Kini, perkembangan teknologi informasi, terutama Internet, telah mengubah lanskap industri media cetak.

Dampak Internet

Perkembangan teknologi informasi, terutama Internet, telah menantang beragam asumsi awal tentang bagaimana kita memandang produksi dan penyebaran informasi. Berita adalah informasi, hasil pengolahan data. Internet telah mengakibatkan ‘perusakan kreatif’ (creative destruction) – meminjam istilah Schumpeter. ‘Kerusakan’ seperti apa yang diakibatkan oleh Internet?

Internet memungkinkan kecepatan distribusi informasi, memperluas jangkauan sebarannya, dan memfasilitasi interaksi serta kolaborasi. Koneksi Internet memungkinkan distribusi informasi dalam kecepatan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Karenanya, nilai berita lain terkait dengan ‘kehangatan’ dapat dijamin. Selain, jika koran cetak mempunyai jangkauan yang terbatas, yang secara sederhana diindikasikan dengan oplah, tidak demikian halnya dengan koran daring. Singkatnya, Internet telah menghilangkan batas waktu dan ruang.

Selain itu, koran daring juga dapat menjadi ruang publik baru yang memungkinkan interaksi antaradudiens. Pengalaman yang sulit didapatkan dalam koran cetak. Interaksi bisa ditingkatkan dalam ranah kolaborasi, yang memungkinkan audiens berkontribusi dalam memberikan informasi. Konsep jurnalisme warga yang difasilitasi oleh beragam koran daring adalah contoh manifestasinya. Perspektif yang ditawarkan, karenanya, menjadi sangat beragam.

Tetapi, digitalisasi informasi memunculkan tantangan lain. Meski demikian, harga informasi tidak didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, tetapi oleh nilai yang ditawarkan. Sialnya, biaya produksi informasi bisa jadi sangat mahal, tetapi biaya reproduksinya sangat murah. Persaingan dalam industri ini semakin ketat bisa menjadikan biaya reproduksinya mendekati nol. ‘Salin-tempel’ informasi digital bukanlah sesuatu yang sulit dan mahal. Karenanya, fokus pada nilai menjadi satu-satunya pilihan pengelola koran untuk bertahan dan berkembang, untuk mencapai misinya.

Perspektif Baru?

Perspektif baru apa yang dapat ditawarkan? Pertama, saat ini, banyak audiens koran cetak, terutama kalangan muda yang melek Internet, tidak lagi tertarik dengan berita ‘basi’. Ukuran ‘basi’ menjadi semakin singkat. Berita kemarin, oleh banyak audiens sudah masuk dalam kategori ‘basi’, apalagi jika dalam 24 jam terakhir, misalnya, perkembangannya sangat cepat. Semakin ‘basi’, sebuah berita semakin tidak bernilai. Untuk mendapatkan berita mutakhir dan hangat, mereka dengan mudah mengakses situs web. Yang dicari audiens dari koran cetak tidak lagi hanya sebatas berita ‘jepretan sesaat’, tetapi analisis yang lebih mendalam. Ada perspektif yang ditawarkan. Rubrik opini, ulasan, atau tokoh bisa menjadi lebih menarik.

Kedua, hanya mengandalkan koran cetak nampaknya juga bukan keputusan bijak. Pengelola koran harus memikirkan dengan serius strategi yang ‘pas’. Koran daring tidak dapat hanya merupakan salinan dari koran cetak. Beragam strategi yang dipakai di lapangan, mulai dengan penentuan waktu pemutakhiran berita, pemberian hak akses berbayar untuk informasi atau konten tertentu, sampai dengan membundel akses daring dengan langganan koran cetak. Bundel ini juga bisa untuk mitra pemasang iklan, misalnya.

Ketiga, pengelola koran, perlu juga ‘memfasilitasi’ generasi muda yang melek Internet, para pribumi digital. Inisiatif untuk menjadikan koran daring sebagai sarana interaksi dan kolaborasi sehat antaraudiens perlu dipikirkan serius. Ini penting karena informasi adalah ‘barang pengalaman’. Fasilitasi membagi berita melalui kanal sosial media, juga perlu serius dipikirkan. Pelibatan media sosial dalam memperluas jaringan, dan meningkatkan nilai berita. Intinya, jangan hanya berfokus kepada ‘kompetitor’, tetapi berikan perhatian kepada ‘kolaborator’ dan ‘kompelementor’. Audiens dan mitra masuk ke dalam kelompok ini.

Keempat, selain itu, beberapa pengelola juga memilih mengenalkan akses multikanal. Untuk mengakses berita atau informasi, audiens diberi keleluasaan. Teknologi berbasis web konvensional bisa jadi sudah tidak menarik lagi, karena penetrasi perangkat bergerak semakin tinggi. Lagi-lagi, pengelola koran perlu memberikan layanan yang responsif, karena menampilkan informasi dalam perangat bergerak berbeda dengan di situs web. Bahkan tidak jarang, koran cetak tidak hanya dilengkapi dengan koran daring, tetapi ada kanal berita lain yang dibesut, seperti radio dan televisi. Ini adalah strategi ‘reuse’ dan ‘resale’. Jangkauan yang luas ini juga pada akhirnya mempengaruhi nilai berita.

Tantangan di atas dihadapi untuk semua koran cetak, termasuk KR yang tahun ini sudah menginjak usia 70 tahun. Akhirnya, dirgahayu untuk KR, hadirkan selalu berita yang bernilai. Tetaplah ‘ngangeni’ dan menjadi penyambung ‘suara hati nurani rakyat’ yang sensitif dengan perubahan zaman.

Bacaan Lanjutan

Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news: the presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in four Norwegian newspapers. Journal of Peace Research, 2(1), 64-90.

Shapiro, C., & Varian, H. R. (2013). Information Rules: A Strategic Guide to The Network Economy. Boston: Harvard Business Press.

Tulisan ini dibuat dalam rubrik Opini edisi Ulang Tahun ke-70 Kedaulatan Rakyat, 27 September 2015.



Mendaras Agama Lewat Teknologi

July 4th, 2015

Beberapa hari menjelang Ramadan, sebuah meme gambar menyebar lewat media sosial. Meme tersebut menggambarkan penyuara kuping (earphone, headset) yang dikontraskan dengan tasbih, dan komputer tablet yang dilawankan dengan Alquran cetakan. Pesan yang nampaknya akan disampaikan adalah: penyuara kuping dan komputer tablet adalah musuh dalam beragama. Atau lebih spesifik, kedua artefak harus dijauhi selama Ramadan. Nampaknya, pembuat gambar mempunyai pandangan yang sempit terhadap artefak tersebut, terjebak pada simbol dan perumuman (generalisasi) yang tidak hati-hati. Mengapa?

Bisa jadi yang didengarkan melalui penyuara kuping adalah kajian agama atau murattal Alquran, dan komputer tablet juga digunakan maksud serupa, mendengarkan resitasi Alquran. Tasbih dan Alquran cetakan (bukan teks Alqurannya) adalah artefak teknologi untuk mendukung keberagamaan. Tasbih bisa mewujud dalam bentuk elektronik, Alquran bisa dikemas dalam sebuah aplikasi digital. Kata kuncinya adalah fungsi, bukan bentuk artefak. Penyuara kuping dan komputer tablet mempunyai beragam fungsi yang ditentukan oleh niat penggunanya.

Saya teringat ‘Kitab Fathurrahman li Thalibi Ayatil Quran’, kitab yang berisi indeks Alquran, untuk mencari ayat dengan tema tertentu atau dengan penggalan kata tertentu. Kitabnya sangat tebal. Fungsi kitab tersebut dapat diambil alih oleh teknologi digital telah memungkinkan pencarian ayat Alquran dengan mudah. Banyak aplikasi, baik dalam versi bergerak untuk gawai (gadget) maupun versi daring (online) di Internet. Berikut adalah beberapa contoh.

Situs web http://www.quran.com memberikan berbagai kemudahan dalam mempelajari kandungan Alquran dengan terjemahan beragam bahasa, termasuk tafsir Jalalain (salah satu kitab tafsir paling populer di kalangan pesantren) perayat. Fungsi pencarian layaknya ‘Kitab Fathurrahman’ ditemukan di sana. Menginginkan fungsi terjemahan per kata? Buka corpus.quran.com. Lebih dari itu, situs web ini bahkan memungkinkan kita mengakses resitasi dan arti perkata, serta analis sintaksisnya. Lebih menarik lagi, kita bisa mendapatkan peta konsep dalam Alquran. Peta ini sangat bermanfaat mempelajari hubungan antarkonsep dan ayat dalam Alquran berdasarkan kontennya.

Sebagai contoh, pilih konsep awal physical substance (zat fisis). Konsep ini terkait dengan clay (lempung), silk (sutra), dust (debu), oil (minyak), glass (kaca), coral (batu karang), soil (tanah), pearl (mutiara), mineral (mineral), dan metal (logam). Jika kita telusur lebih jauh, metal yang disebut dalam Alquran terdiri atas brass (kuningan, campuran tembaga dan seng – dalam Alquran terjemahan Kemenag: besi), gold
(emas), silver (perak), dan iron
(besi). Jika ditelisik lebih jauh,
 besi yang dalam bahasa Arab,
 hadid muncul enam kali dalam
Alquran, termasuk dalam ben
tuk Al-aghlal yang berarti ran-
tai besi. Coba lacak konsep lain.
 Situs web corpus.quran.com sangat mungkin memberikan kejutan-kejutan pengetahuan.

Ingin mengakses sumber agama yang lain, Hadis? Buka sunnah.com. sebanyak 13 kitab Hadis masyhur, seperti Sahih Albukhori, Sahih Muslim, Muwatta’ Malik, Bulugh Almaram, sampai Arbain Nawawi, telah didigitalkan di sini. Situs web ini melengkapinya dengan terjemah beberapa bahasa dan fitur pencarian. Ketikkan kata fasting (puasa), sebanyak 1.622 Hadis akan diidentifikasi dari berbagai kitab. Pilih salah satu Hadis yang akan dilihat lebih jauh, kita dapat menemukan terjemah dalam bahasa Indonesia, jika bahasa Arab dan bahasa Inggris masih terasa asing bagi kita.

Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Jangan terjebak simbol dan gegabah menyuntikkan nilai peyoratif mati pada sebuah artefak teknologi. Teknologi yang dibingkai niat yang tepat dapat membantu penggunanya mendaras agama. Teknologi bahkan telah membuka akses sebanyak mungkin orang dalam mendaras agama. Tentu, hal ini tidak berarti kita meninggalkan guru-guru kita. Kembali ke ilustrasi pembuka: penyuara kuping bukanlah musuh tasbih, dan komputer tablet bukan lawan Alquran cetakan. Insya Allah.

Tulisan ini telah dimuat dalam Koran Kedaulatan Rakyat, 3 Juli 2015.



eBudgeting

March 6th, 2015

Dalam sebuah konferensi internasional, seorang peserta bertanya ketika saya selesai mempresentasikan eProcurement (lelang online) di Indonesia: Apakah Anda yakin sistem tersebut benar-benar menghapus korupsi? Jawab saya: Tidak seratus persen. Saya jelaskan bahwa korupsi dalam ranah pengadaan barang dan jasa, mencakup semua spektrum, tidak hanya pada saat lelang. “Bau busuk” korupsi dapat tercium mulai pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Drama kekisruhan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah buktinya.

Dalam beberapa pekan terakhir, publik diberi tontonan menarik ini. Mengapa menarik? Meskipun ini adalah masalah DKI Jakarta, kisruh ini adalah yang pertama terjadi di Indonesia secara telanjang. Publik semakin dewasa dan lebih peduli dengan masalah bangsa. Diskusi publik di banyak media, termasuk media sosial, adalah indikasinya. Saling tuduh siapa mengubah RAPBD adalah menu utamanya. Ahok menuduh DPRD yang menambah anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun. Sebaliknya, DPRD menuding pihak eksekutif yang melakukannya. Bahkan, kekisruhan ini bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, dengan aksi saling melaporkan.

Bagaimana mengurangi “bau busuk” korupsi yang mungkin terjadi pada saat penyusunan anggaran? Sistem eBudgeting yang digunakan oleh DKI Jakarta adalah salah satu jawabnya. Karena itulah, Ahok dapat dengan “mudah” mengetahui dan yakin munculnya anggaran “siluman”. eBudgeting adalah aplikasi teknologi informasi atau perangkat lunak untuk mendukung siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembuatan program, sampai dengan kendali dan evaluasi. eBudgeting di Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Kota Surabaya sudah menggunakannya mulai beberapa tahun yang lalu.

Apa manfaat dari eBudgeting? Pertama, kontrol akan lebih mudah dilakukan. Hanya mereka yang berhak yang dapat mengakses dan mengubah anggaran. Karenanya, pelacakan siapa mengisi apa seharusnya juga dapat dilakukan dengan mudah (jika fitur ini dikembangkan). Namun demikian, manfaat ini mewujud hanya jika asumsi orang yang berhak tersebut adalah orang-orang terpercaya.

Kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan. Pada kasus DKI Jakarta, eBudgeting didesain untuk dapat menolak usulan yang dianggap tidak relevan. Usulan anggaran yang “mengada-ada” dapat diminimalkan. Ahok mengklaim, fitur ini dalam sistem eBudgeting di DKI Jakarta telah menolak usulan anggaran yang tidak relevan sebesar Rp 5,3 triliun.

Ketiga, tranparansi anggaran dapat ditingkatkan. Saat ini, publik dapat melihat RAPBD detil dua versi secara online, meski tidak pada situs web resmi. Rasa penasaran publik terobati. Ke depan, RAPBD versi final, termasuk realisasinya secara detil seharusnya juga dapat diakses oleh publik. Sampai hari ini, sangat sulit mencari laporan realisasi APBD detil yang dapat diakses oleh publik. Masih banyak pihak yang risih dengan berbagai alasan. Supaya tidak hanya menjadi mimpi tanpa ujung, diperlukan keberanian khusus dari pada pemimpin pemerintahan semua tingkat. “Kalau bersih kenapa harus risih”, bunyi slogan sebuah iklan.

Keempat, kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan. Capaian pelaksanaan program dan keterserapan anggaran bahkan dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilaporkan ke sistem. Dengan catatan, sistem eBudgeting memuat fitur ini. Dengan demikian, pemerintah menjadi lebih akuntabel, karena setiap rupiah pengeluaran dapat dilacak dengan mudah.

Daftar manfaat ini dapat diperpanjang, termasuk kemungkinan melakukan simulasi dan bahkan peramalan anggaran. Lagi-lagi, jika fitur ini dirasa perlu dan dimasukkan ke dalam sistem. Jika daftar manfaat ini terwujud, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun dapat terungkit.

Namun demikian, perlu diingat, penggunaan eBudgeting bukan tanpa hambatan. Sebagai halnya banyak inisiatif penggunaaan teknologi informasi di sektor publik, hambatan terbesarnya bukan masalah teknis. Faktor non-teknis, termasuk kepentingan beragam orang yang terlibat, sangat mungkin lebih dominan. Nilai yang disuntikkan ke dalam sistem eBudgeting adalah kontrol dan transparansi. Tidak semua orang nyaman dengan ini. Masalah klasik, namun tetap aktual.

Tulisan ini dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2015



Tutup Botol Macet

December 28th, 2014

Pernah menemukan tutup botol yang sulit dibuka alias macet? Seorang kawan Anda, A, mungkin menawarkan bantuan membukanya. Dia gunakan ujung kaosnya untuk membungkus tutup supaya tidak licin. Gagal. Seorang kawan yang lain, B, mencoba menggunakan cara yang lain. Tetap gagal. Merasa tertantang, seorang kawan Anda yang lainnya lagi, C, mengerahkan kekuatannya untuk membuka, dengan teknik yang lain. Berhasil!

Apa yang dikatakan C? Dia merasa satu-satunya yang berjasa dalam membuka tutup botol macet tersebut. Betulkah kenyataannya demikian? Tidak. C lupa bahwa A dan B juga mempunyai andil dalam membuka tutup botol macet tersebut. Bisa jadi setelah A dan B putar, tutup botol sedikit longgar namun tidak cukup untuk menjadikannya terbuka. C adalah yang memungkasinya, dengan assist dari dua yang lain, mirip ketika Neymar memberikan umpan matang ke depan gawang kepada Messi. Dalam kasus jelas, bahwa C “berhutang” kepada A dan B.

Bagaimana kalau memang yang dilakukan A dan B benar-benar tidak melonggarkan tutup botol barang sedikitpun? Apakah C berhak mengklaim semua keberhasilannya? Tetap tidak. C dapat membuka tutup botol dengan tekniknya karena tahu bahwa teknik yang digunakan A dan B tidak berhasil. C belajar dari kegagalan. Inilah yang disebut dengan path-dependence, ketika sebuah keputusan yang diambil dipengaruhi oleh keputusan-keputusan sebelumnya, meskipun keputusan-keputusan ini sudah dianggap tidak relevan.

Apa moral cerita dari tutup botol macet ini? Pertama, jangan mudah melupakan atau menafikan kontribusi yang diberikan pendahulu kita. Belajarlah menghargai mereka meskipun kadang tidak mudah. Kedua, jika kita gagal, jangan malu menceritakannya kepada orang lain. Hal ini penting supaya mereka tidak mengulangi kesalahan kita. Terlalu banyak cerita kesuksesan yang diumbar banyak orang, tetapi sangat sedikit yang sebaliknya. Cerita sukses memberikan inspirasi. Cerita gagal memberikan peringatan. Ketiga, ketika berhasil jangan besar kepala. Kita sangat mungkin berhutan banyak kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Timoho, 28 Desember 2014

*Catatan kecil di tengah gerimis ketika ingat mereka yang tanpa sadar melupakan jejak-jejak pendahulu.