Hoax

December 31st, 2016

Setiap teknologi hadir dengan dua sisi: positif dan negatif. Internet, dan lebih khusus media sosial, tidak terlepas dari ‘hukum alam’ ini. Kecepatan propagasi konten melalui Internet melebihi kecepatan perambatan cahaya. Yang yang diketik di Indonesia saat ini di media sosial, dapat terbaca di belahan bumi lain hanya dalam hitungan detik. Ketika yang terlepas adalah hoax, konten palsu atau berita bohong yang dipabrikasi, sampai saat ini, belum ada cara efektif untuk menghentikannya. Di Indonesia, isu penyebaran hoax ini pun harus direspons oleh Presiden Jokowi. Menkominfo menimpali dengan informasi bahwa terdapat sekitar 800,000 situs web penyebar hoax di Internet. Pesan yang tersampaikan sangat kuat: penyebaran hoax telah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan.

Beberapa bulan lalu, Facebook dan Google berencana mengembangkan teknologi untuk menghalau hoax ini menjadi trending topic. Baru sebatas itu. Keefektifan teknologi tersebut pun belum terbukti. Modus operandi pelaku kejahatan, biasanya melampaui pengetahuan yang sudah dimiliki penegak hukum. Tidak jarang, mereka berada beberapa langkah di depan!

Alasan orang memproduksi hoax bisa jadi jangan beragam, mulai dari sekedar iseng sampai dengan motivasi finansial dan politis. Media sosial adalah ladang penyebangan hoax yang subur. Ketika kita terbiasa membagi berita tanpa proses pemeriksaan yang seksama (tabayyun), kita dapat menjadi (calon) pelaku penyebaran hoax. Ketika kita dapat menjadi pelaku dengan mudah, kita pun bisa dengan gampang juga menjadi korban.

Dampak penyebaran hoax bisa sangat luar biasa. Konflik sosial dapat terpicu. Konflik horizontal antarkelompok warganet (netizen) tidak jarang dipicu dan bereskalasi karena hoax. Konflik dunia maya ini pun akhirnya mewujud menjadi konflik di dunia nyata. Konflik warisan dari pemilihan presiden yang terakhir, sebagai contoh, sampai hari ini masih dengan mudah kita temukan di media sosial. Akibat lanjutannya dapat lebih mengkhawatirkan? Saat ini, kita akan lebih mudah percaya dengan hoax yang terus-menerus dan membabi-buta membombardir kita, dibandingkan dengan berita benar yang jarang diakses.

Saat ini, masalah terkait dengan informasi berbeda dengan beberapa dekade lalu. Dulu, masalah yang muncul adalah mencari informasi. Saat ini, masalahnya adalah menyaring informasi. Hoax jelas harus masuk ke keranjang sampah dalam proses penyaringan ini.

Di sini, kearifan level tinggi perlu disemai. Tanpanya, ekses negatif hoax dapat mencapai tingkat yang semakin tidak terkendali. Jika ini terjadi, jangan kaget jika warganet semakin lama akan menganggap penyebaran hoax menjadi wajar, merundung menjadi gaya hidup, dan ujungnya, akan menjadi warganet yang tuna empati dan mementingkan diri sendiri.

Karenanya, mulai sekarang, ada baiknya gunakan tiga saringan berikut sebelum menyebar sebuah konten: apakah konten benar, apakah konten mengandung kebaikan, apakah konten mengandung manfaat. Jika salah satu jawaban pertanyaan adalah tidak, ada baiknya konten tersebut tidak perlu disebar lebih lanjut.

Jika Anda belum mempunyai resolusi personal untuk 2017, jika boleh, di hari terakhir kalaneder 2016, penulis menitipkan sebuah pesan. Jadikan 2017, tahun yang bebas dari hoax, tahun yang penuh kedamaian dan cinta! Jadilah bagian di dalamnya!

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2016.



Ojek: Dunia Paralel atau Kesenjangan Digital?

October 29th, 2016

Di Indonesia, ojek telah menjadi salah satu layanan transportasi publik informal sejak beberapa dekade lalu, mulai sekitar awal 1970an. Yang dulunya, ojek dilayani menggunakan sepeda, akhirnya beralih ke sepeda motor. Ojek telah memberikan alternatif menyenangkan ketika layanan transportasi publik formal yang cukup dan handal tidak tersedia. Layanan serupa ojek juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lain, seperti Thailand dan Vietnam.

Mulai sekitar lima tahun lalu, layanan ojek di Indonesia, mendapatkan warna baru, dengan hadirnya layanan ojek berbantuan aplikasi bergerak. Di awal kemunculannya, beberapa gejolak penolakan terekam dalam media cetak dan digital. Namun, saat ini berita serupa sudah tidak banyak ‘terdengar’.

Pesatnya kepemilikan ponsel pintar menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan pemain bisnis ini. Sampai kini, telah banyak pemain yang mencoba peruntungan di sektor ini.

Pertanyaannya adalah: apakah kehadiran ojek berbasis aplikasi ini mengganggu ojek tradisional? Jawaban singkatnya: bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Obrolan saya dengan beberapa pengojek memberikan jawaban yang lebih realistis.

“Dulu, saya mengira kalau kehadiran ojek berbasis aplikasi akan banyak mengganggu,” ungkap Fulan, seorang pengojek. Fulan merasakan dua dunia ‘perojekan’ tersebut di atas. “Namun, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan,” lanjutnya. Mengapa?

Pertama, pasar ojek tradisional dan berbasis aplikasi berbeda. Yang pertama biasanya mempunyai paguyuban dan tempat mangkal bersama, seperti di dekat stasiun kereta api atau terminal bis. Pasar mereka adalah penumpang moda transportasi publik tersebut yang ingin melanjutkan perjalanan atau yang tidak mempunyai aplikasi terinstal di ponselnya. Ojek berbasis aplikasi mempunyai pasar spesifik, seperti kalangan muda dan mahasiswa. Kata Fulan, mereka tidak pernah atau jarang menggunakan layanan transportasi publik.

Kedua, penghasilan normal per hari tidak berbeda jauh. Fulan menyebut kisaran angka. Memang ketika menjalankan ojek berbasis aplikasi, uang yang didulang per hari lebih tinggi. Namun, ojek jenis ini membutuhkan biaya tambahan seperti potongan sekian persen untuk pengelola, dan biaya sewa jaket atau helm. Selain itu, ojek jenis ini harus ‘berkeliaran’ yang membutuhkan bensin 1,5 sampai 2 kali lipat daripada ojek yang ‘mangkal’.

Ketiga, Fulan menyebutkan bahwa pengojek tradisional mempunyai ritme yang lebih santai. Pengojek berbasis aplikasi, kata Fulan, sering mengejar bonus dengan mengumpulkan poin. Pengejaran ini seringkali tidak selalu mulus, karena banyak hal, seperti pesanan fiktif dan pembatalan pesanan. Aturan yang semakin ketat dari pengelola, menjadikan pengojek berbasis aplikasi kadang harus berpikir dua kali.

Tentu, pengojek lain mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Fulan. Yang jelas, selain harus mempunyai ponsel pintar, pengojek berbasis aplikasi harus mampu mengoperasikan aplikasi di ponsel. Sebagian besar pengojek adalah muhajir digital (digital migrant) yang tidak mengenal ponsel sejak kecil. Namun di lapangan ditemukan, meski mempunyai dua kemampuan tersebut, tidak semua pengojek tradisional tertarik menjadi pengojek berbasis aplikasi, karena beragam alasan. Ini adalah pilihan sukarela.

Jika ini kasusnya, apakah fenomena ini merupakan kesenjangan digital ataukah pilihan sukarela, yang membentuk ‘dunia paralel’: dua dunia yang berjalan dengan asumsi dan caranya masing-masing. Paling tidak, sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Mengapa? Fulan percaya, bahwa ke depan, bisnis ojek berbasis aplikasi lebih menjanjikan. Ojek jenis ini melampaui layanan yang dapat diberikan oleh ojek tradisional. Bantuan pengantaran beragam produk dan layanan lain, adalah contohnya. Ketika ojek berbasis aplikasi semakin meluas di setiap pojok Indonesia, cerita lain bisa jadi akan muncul. Ketika para pribumi digital (digital native) masuk bisnis ini, bukan tidak mungkin kesenjanganlah yang membesar. Kehadiran teknologi informasi, alih-alih membawa semangat inklusi yang merangkul semua kalangan, justru akan memperlebar kesenjangan digital. Ujungnya, kesenjangan sosial yang tidak diharapkan. Wallahu a’lam.

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 29 Oktober 2016
dengan judul yang lebih pendek “Kesenjangan Digital”.



eGotongroyong via Medsos

October 29th, 2016

Saeni (Bu Eni) adalah orang biasa yang banyak menghiasi media massa dan media sosial pekan lalu, bahkan sampai hari ini. Bu Eni adalah penjual Warteg di Serang yang ditertibkan oleh Satpol PP. Yang menjadikan ‘heboh’ adalah ketika barang dagangan Bu Eni disita. Beragam kalangan berkomentar, mulai masyarakat online (netizen), tokoh agama, sampai dengan tokoh politik. Bahkan, Buya Ahmad Syafii Maarif menyebut tindakan tersebut sadis. Banyak simpati mengalir dari beragam kalangan.

Salah satu bentuk simpati yang digalang adalah pengumpulan uang untuk membantu Bu Eni. Dwika Putra, seorang pengguna media sosial (medsos) Twitter, bersama beberapa kawannya, merasa tergerak untuk membantu. Ajakan gotongroyong online (eGotongroyong) melalui cuit di Twiter ini pun bersambut. Sampai ditutup, hanya dalam tiga hari, sebanyak 2.427 orang ikut menyumbang dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp 265.534.758. Rencananya uang ini akan diberikan, tidak hanya ke Bu Eni, tetapi juga ke pedagang lain yang terdampak.

Ini adalah bukti kekuatan medsos dalam eGotongroyong. Penggalangan dana netizen dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Partisipasi netizen juga terfasilitasi dengan mudah. Saat ini, transfer uang dapat dilakukan dengan beberapa kali pencet tombol ponsel.

Kasus di atas memberi ilustrasi manfaat serius medsos. Selain dapat meningkatkan transparansi, medsos dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan membangun kolaborasi. Jika transparansi dapat dilakukan dengan pola komunikasi satu arah, dengan demikan halnya dengan partisipasi dan kolaborasi.

Transparansi dapat membantu edukasi masyakarat dan akan memanen kepercayaan. Ini yang dilakukan oleh Dwika ketika memberikan informasi dana yang terkumpul. Konfirmasi dari jaringan pertemanan daring Dwika juga akan meningkatkan kepercataan netizen, yang tidak kenal secara personal dengannya.

Partisipasi mengharuskan komunikasi dua arah dan akan menuai keterlibatan. Pembingkaian isu akan ikut menentukan ketertarikan netizen. Sebagai contoh, dengan tegas Dwika menulis cuit “Donasi ini bukan tentang politik, agama, atau apapun. Ini hanyalah kemanusiaan saat melihat sesama yang kesusahan.” Bingkai ini meniadakan sekat antarkelompok. Banyak juga netizen yang mengunggah foto-foto Bu Eni di Twitter. Simpati pun bereskalasi.

Kolaborasi dalam kasus ini terjadi ketika netizen merespon ajakan Dwika dengan cepat. Transparansi yang dijanjikan dalam memutakhirkan status pengumpulan dana sangat berpengaruh. Orang seakan berpikir, “Dwika serius, bisa dipercaya, mari kita bantu!”. Di sinilah digagas aksi lintas-batas dan pembangunan ‘komunitas’. Dengan medsos juga ada ko-kreasi inisiatif, seperti ketika mendiskusikan kepada siapa dan bagaimana seharusnya dana yang terkumpul disalurkan.

Kekuatan medsos dalam meningkatkan transparansi, menggalang partisipasi, dan membangun kolaborasi inilah yang menjadikan eGotongroyong menjadi menjanjikan sebagai alternatif gerakan kebaikan ke depan. Tentu, eGotongroyong ini tidak menggantikan, tetapi melengkapi, bentuk gotongroyong lain.

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 14 Juni 2016.



Media Sosial Sang Presiden

October 29th, 2016

Pekan lalu, pada 27 Mei 2016, Presiden Jokowi kembali membuka satu kanal media sosial baru. Kali ini adalah kanal khusus pada Youtube (www.youtube.com/c/jokowi). Sebelumnya, Jokowi telah ‘eksis’ di media sosial lain, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai 2 Juni 2016, halaman Facebook Sang Presiden telah disukai oleh lebih dari 6 juta orang, akun Twitter dan Instagramnya telah diikuti oleh lebih dari 5 juta dan 740 ribu orang. Kanal Youtube yang baru berumur beberapa hari tersebut telah dilanggani lebih dari 12.000 orang.

Entah merupakan sebuah kebetulan atau tidak, beberapa hari yang lalu, Twiplomacy (twiplomacy.com), sebuah lembaga internasional, merilis hasil surveinya yang menempatkan Jokowi (@Jokowi) pada peringkat sembilan pada daftar The 50 Most Influential World Leaders in 2016 yang dihitung berdasar cacah cuit terusan (retweet) per cuit (tweet). Setiap cuit Jokowi, rata-rata mendapatkan 1.224 cuit terusan. Akun resmi Presiden Amerika Serikat (@POTUS, President of the United States) memempati urutan pertama dengan 12.350 cuit terusan per cuit. Urutan kedua ditempati oleh Raja Salman dari Saudi Arabia, yang setiap cuitnya diteruskan oleh hampir 10.000 cuit.

Jokowi juga ditempatkan pada urutan 12 dalam daftar The 50 Most Followed World Leaders in 2016 berdasar cacah pengikut Twitter. Barack Obama (@BarackObama) bertengger di nomor satu dengan lebih dari 74 juta pengikut.

Apa yang menarik dari fenomena ini? Pertama, media sosial telah dikelola secara serius di sektor pemerintahan. Tidak jarang, terdapat tim khusus yang menangani komunikasi resmi menggunakan media baru ini, seperti yang dipunyai oleh Jokowi. Hal ini menjadi penting, ketika Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna sosial media teraktif sejagad. Nampaknya Jokowi dan timnya sadar betul akan hal ini.

Kedua, penggunaan media sosial sudah seharusnya tidak hanya marak ketika masa kampanye saja, tetapi dikelola secara lestari sebagai media dialog dengan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Twiplomacy menunjukkan banyak akun dorman, tidak menunjukkan aktivitas, ketika musim kampanye usai.

Ketiga, media sosial dapat menampilkan sisi kemanusiaan pemimpin yang kadang luput dari perhatian. Pesan dan gambar yang ditampilkan, selain untuk komunikasi resmi guna mengedukasi masyarakat, juga dapat mengirimkan pesan “Presiden juga manusia”. Keempat, media sosial memfasilitasi komunikasi yang lebih aktual, karena pesan atau gambar yang ditayangkan seringkali merupakan ‘laporan pandangan mata’. Tidak jarang ‘laporan’ ini mempunyai muatan hiburan, karena dikemas dengan ringan. Interaksi seketika dengan masyarakat juga terfasilitasi dengan mudah.

Adakah sisi gelapnya? Pertama, pesan media sosial dapat dengan mudah dimanipulasi. Anomimitas dan kemudahan membuat akun seringkali digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyaru sebagai akun resmi. Lho, kan sudah ada yang jelas resmi? Tidak semua masyarakat mengingat dan sadar dengan isu ini. Kedua, jika sasaran komunikasi Sang Presiden hanya masyakarat kelas menengah ke atas, nampaknya tidak banyak masalah, karena mereka adalah para penikmat media sosial. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh media sosial. Mereka perlu disentuh dengan kanal lain.

Karenanya, penggunaan media sosial oleh Sang Presiden dan hasil survei Twiplomacy perlu disikapi dengan bijak. Hasil survei ini tentu tidak memberikan gambaran komprehensif, tapi paling tidak, menampilkan potret komparatif dibandingkan dengan pemimpin bangsa lain!

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 4 Juni 2016.



Mendaras Agama Lewat Teknologi

July 4th, 2015

Beberapa hari menjelang Ramadan, sebuah meme gambar menyebar lewat media sosial. Meme tersebut menggambarkan penyuara kuping (earphone, headset) yang dikontraskan dengan tasbih, dan komputer tablet yang dilawankan dengan Alquran cetakan. Pesan yang nampaknya akan disampaikan adalah: penyuara kuping dan komputer tablet adalah musuh dalam beragama. Atau lebih spesifik, kedua artefak harus dijauhi selama Ramadan. Nampaknya, pembuat gambar mempunyai pandangan yang sempit terhadap artefak tersebut, terjebak pada simbol dan perumuman (generalisasi) yang tidak hati-hati. Mengapa?

Bisa jadi yang didengarkan melalui penyuara kuping adalah kajian agama atau murattal Alquran, dan komputer tablet juga digunakan maksud serupa, mendengarkan resitasi Alquran. Tasbih dan Alquran cetakan (bukan teks Alqurannya) adalah artefak teknologi untuk mendukung keberagamaan. Tasbih bisa mewujud dalam bentuk elektronik, Alquran bisa dikemas dalam sebuah aplikasi digital. Kata kuncinya adalah fungsi, bukan bentuk artefak. Penyuara kuping dan komputer tablet mempunyai beragam fungsi yang ditentukan oleh niat penggunanya.

Saya teringat ‘Kitab Fathurrahman li Thalibi Ayatil Quran’, kitab yang berisi indeks Alquran, untuk mencari ayat dengan tema tertentu atau dengan penggalan kata tertentu. Kitabnya sangat tebal. Fungsi kitab tersebut dapat diambil alih oleh teknologi digital telah memungkinkan pencarian ayat Alquran dengan mudah. Banyak aplikasi, baik dalam versi bergerak untuk gawai (gadget) maupun versi daring (online) di Internet. Berikut adalah beberapa contoh.

Situs web http://www.quran.com memberikan berbagai kemudahan dalam mempelajari kandungan Alquran dengan terjemahan beragam bahasa, termasuk tafsir Jalalain (salah satu kitab tafsir paling populer di kalangan pesantren) perayat. Fungsi pencarian layaknya ‘Kitab Fathurrahman’ ditemukan di sana. Menginginkan fungsi terjemahan per kata? Buka corpus.quran.com. Lebih dari itu, situs web ini bahkan memungkinkan kita mengakses resitasi dan arti perkata, serta analis sintaksisnya. Lebih menarik lagi, kita bisa mendapatkan peta konsep dalam Alquran. Peta ini sangat bermanfaat mempelajari hubungan antarkonsep dan ayat dalam Alquran berdasarkan kontennya.

Sebagai contoh, pilih konsep awal physical substance (zat fisis). Konsep ini terkait dengan clay (lempung), silk (sutra), dust (debu), oil (minyak), glass (kaca), coral (batu karang), soil (tanah), pearl (mutiara), mineral (mineral), dan metal (logam). Jika kita telusur lebih jauh, metal yang disebut dalam Alquran terdiri atas brass (kuningan, campuran tembaga dan seng – dalam Alquran terjemahan Kemenag: besi), gold
(emas), silver (perak), dan iron
(besi). Jika ditelisik lebih jauh,
 besi yang dalam bahasa Arab,
 hadid muncul enam kali dalam
Alquran, termasuk dalam ben
tuk Al-aghlal yang berarti ran-
tai besi. Coba lacak konsep lain.
 Situs web corpus.quran.com sangat mungkin memberikan kejutan-kejutan pengetahuan.

Ingin mengakses sumber agama yang lain, Hadis? Buka sunnah.com. sebanyak 13 kitab Hadis masyhur, seperti Sahih Albukhori, Sahih Muslim, Muwatta’ Malik, Bulugh Almaram, sampai Arbain Nawawi, telah didigitalkan di sini. Situs web ini melengkapinya dengan terjemah beberapa bahasa dan fitur pencarian. Ketikkan kata fasting (puasa), sebanyak 1.622 Hadis akan diidentifikasi dari berbagai kitab. Pilih salah satu Hadis yang akan dilihat lebih jauh, kita dapat menemukan terjemah dalam bahasa Indonesia, jika bahasa Arab dan bahasa Inggris masih terasa asing bagi kita.

Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Jangan terjebak simbol dan gegabah menyuntikkan nilai peyoratif mati pada sebuah artefak teknologi. Teknologi yang dibingkai niat yang tepat dapat membantu penggunanya mendaras agama. Teknologi bahkan telah membuka akses sebanyak mungkin orang dalam mendaras agama. Tentu, hal ini tidak berarti kita meninggalkan guru-guru kita. Kembali ke ilustrasi pembuka: penyuara kuping bukanlah musuh tasbih, dan komputer tablet bukan lawan Alquran cetakan. Insya Allah.

Tulisan ini telah dimuat dalam Koran Kedaulatan Rakyat, 3 Juli 2015.



eBudgeting

March 6th, 2015

Dalam sebuah konferensi internasional, seorang peserta bertanya ketika saya selesai mempresentasikan eProcurement (lelang online) di Indonesia: Apakah Anda yakin sistem tersebut benar-benar menghapus korupsi? Jawab saya: Tidak seratus persen. Saya jelaskan bahwa korupsi dalam ranah pengadaan barang dan jasa, mencakup semua spektrum, tidak hanya pada saat lelang. “Bau busuk” korupsi dapat tercium mulai pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Drama kekisruhan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah buktinya.

Dalam beberapa pekan terakhir, publik diberi tontonan menarik ini. Mengapa menarik? Meskipun ini adalah masalah DKI Jakarta, kisruh ini adalah yang pertama terjadi di Indonesia secara telanjang. Publik semakin dewasa dan lebih peduli dengan masalah bangsa. Diskusi publik di banyak media, termasuk media sosial, adalah indikasinya. Saling tuduh siapa mengubah RAPBD adalah menu utamanya. Ahok menuduh DPRD yang menambah anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun. Sebaliknya, DPRD menuding pihak eksekutif yang melakukannya. Bahkan, kekisruhan ini bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, dengan aksi saling melaporkan.

Bagaimana mengurangi “bau busuk” korupsi yang mungkin terjadi pada saat penyusunan anggaran? Sistem eBudgeting yang digunakan oleh DKI Jakarta adalah salah satu jawabnya. Karena itulah, Ahok dapat dengan “mudah” mengetahui dan yakin munculnya anggaran “siluman”. eBudgeting adalah aplikasi teknologi informasi atau perangkat lunak untuk mendukung siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembuatan program, sampai dengan kendali dan evaluasi. eBudgeting di Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Kota Surabaya sudah menggunakannya mulai beberapa tahun yang lalu.

Apa manfaat dari eBudgeting? Pertama, kontrol akan lebih mudah dilakukan. Hanya mereka yang berhak yang dapat mengakses dan mengubah anggaran. Karenanya, pelacakan siapa mengisi apa seharusnya juga dapat dilakukan dengan mudah (jika fitur ini dikembangkan). Namun demikian, manfaat ini mewujud hanya jika asumsi orang yang berhak tersebut adalah orang-orang terpercaya.

Kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan. Pada kasus DKI Jakarta, eBudgeting didesain untuk dapat menolak usulan yang dianggap tidak relevan. Usulan anggaran yang “mengada-ada” dapat diminimalkan. Ahok mengklaim, fitur ini dalam sistem eBudgeting di DKI Jakarta telah menolak usulan anggaran yang tidak relevan sebesar Rp 5,3 triliun.

Ketiga, tranparansi anggaran dapat ditingkatkan. Saat ini, publik dapat melihat RAPBD detil dua versi secara online, meski tidak pada situs web resmi. Rasa penasaran publik terobati. Ke depan, RAPBD versi final, termasuk realisasinya secara detil seharusnya juga dapat diakses oleh publik. Sampai hari ini, sangat sulit mencari laporan realisasi APBD detil yang dapat diakses oleh publik. Masih banyak pihak yang risih dengan berbagai alasan. Supaya tidak hanya menjadi mimpi tanpa ujung, diperlukan keberanian khusus dari pada pemimpin pemerintahan semua tingkat. “Kalau bersih kenapa harus risih”, bunyi slogan sebuah iklan.

Keempat, kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan. Capaian pelaksanaan program dan keterserapan anggaran bahkan dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilaporkan ke sistem. Dengan catatan, sistem eBudgeting memuat fitur ini. Dengan demikian, pemerintah menjadi lebih akuntabel, karena setiap rupiah pengeluaran dapat dilacak dengan mudah.

Daftar manfaat ini dapat diperpanjang, termasuk kemungkinan melakukan simulasi dan bahkan peramalan anggaran. Lagi-lagi, jika fitur ini dirasa perlu dan dimasukkan ke dalam sistem. Jika daftar manfaat ini terwujud, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun dapat terungkit.

Namun demikian, perlu diingat, penggunaan eBudgeting bukan tanpa hambatan. Sebagai halnya banyak inisiatif penggunaaan teknologi informasi di sektor publik, hambatan terbesarnya bukan masalah teknis. Faktor non-teknis, termasuk kepentingan beragam orang yang terlibat, sangat mungkin lebih dominan. Nilai yang disuntikkan ke dalam sistem eBudgeting adalah kontrol dan transparansi. Tidak semua orang nyaman dengan ini. Masalah klasik, namun tetap aktual.

Tulisan ini dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2015



Bisnis Sedot Pulsa

October 10th, 2011
Beberapa hari yang lalu, baby sitter yang bekerja di rumah bercerita ketika mengikuti program kuis yang berhadiah pulsa melalui SMS di ponsel. Alih-alih mendapatkan hadiah pulsa, justru pulsa ponselnya yang terkuras. Seorang kawan juga mengeluhkan hal serupa, karena pulsa ponsel istrinya tersedot tanpa sebab yang jelas. Kasus seperti inilah yang dalam beberapa hari ini menjadi [...]

Gerakan Rakyat 2.0

November 12th, 2009
Dalam beberapa minggu terakhir, rakyat disuguhi tontonan perseturuan antarlembaga negara pengawal hukum, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beragam skenario berkembang, berbagai macam dugaan masih mencari jawab. Rakyat nampaknya sudah mulai eneg dengan suguhan tontonan yang nampaknya masih panjang untuk menyelesaikan episode terakhir. Rakyat dari berbagai elemen yang [...]

Pemimpin vs Bos

March 8th, 2009
Ketika masih mahasiswa, saya teringat, berbagai pelatihan yang saya ikuti. Beberapa pelatihan diselesaikan pada malam hari, bahkan dini hari. Malam itu kami berkumpul di sebuah lapangan di tengah kampus ITB dan acara pun dimulai. Sesi malam itu, yang berakhir sekitar jam 2 pagi, adalah sesi terakhir. Materi utamanya adalah penguatan tim. Dalam suasana hening dan [...]

First Thing First!

November 8th, 2008
Setiap orang mempunyai tanggung jawab. Bahkan, banyak orang yang mempunyai tanggungjawab lebih dari satu. Setiap tanggungjawab harusnya dijalankan dengan baik. Hanya saja seringkali kapasitas tidak bisa mengakomodasi semuanya. Di sinilah saatnya kita harus mempunyai kepekaan tentang mana yang seharusnya didahulukan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang mungkin harus kita lupakan.  Tanggungjawab ada yang bersifat wajib [...]